International: Satu Kahkonen

“Interestingly, we grapple today with some of the same themes to those that prevailed in the aftermath of the Spanish influenza a hundred years ago.”

Pandemi COVID-19 merupakan krisis global yang telah menghantam hampir semua negara di dunia. Menganalisis dampak dari krisis ini tidak bisa dilakukan hanya dari dalam negeri saja, namun juga diperlukan perspektif global untuk melihat seperti apa posisi Indonesia.  Tahun ini, Indonesia Economic Outlook National Seminar berkesempatan mengundang Satu Kahkonen, Ph.D. selaku World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste untuk mengulas perekonomian Indonesia di tengah pandemi, khususnya dari perspektif internasional.

Setahun yang lalu, tidak ada yang berekspektasi bahwa sebuah pandemi dapat menghentikan roda perekonomian dunia hanya dalam waktu dua bulan saja. Untuk melihat bagaimana pandemi COVID-19 dapat mengubah dunia, Satu menggunakan contoh historis berupa pandemi flu Spanyol. Wabah tersebut melanda dunia dalam empat gelombang berturut-turut selama tahun 1918 hingga 1920. Di sisi lain, COVID-19 saat ini baru memasuki gelombang kedua. Meskipun kondisi politik dan ekonomi antara kedua zaman ini amat berbeda, saat ini kita menghadapi masalah-masalah yang sama dengan apa yang terjadi setelah pandemi flu Spanyol seratus tahun silam. Terdapat empat poin yang digarisbawahi oleh Satu, yakni: pemulihan ekonomi global, peran Bank Dunia dan kerja sama internasional, prospek di sektor perdagangan dan rantai nilai global, serta peningkatan dan inovasi teknologi.

Jalan Panjang Menuju Pemulihan Ekonomi Dunia

Dalam saat-saat seperti ini, Satu mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global kemungkinan besar akan tertunda dan tidak merata, seperti pada akhir pandemi flu Spanyol. Masa tersebut sering disebut “The Roaring Twenties” karena terjadi pertumbuhan pesat di Amerika Serikat, namun tidak demikian dengan negara-negara lainnya. Sekarang, kita menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda. Dapat dilihat bahwa saat ini pandemi COVID-19 telah menyebabkan hampir semua negara berkembang mengalami penurunan GDP per kapita, sehingga jutaan orang terjebak di bawah garis kemiskinan. Bahkan, sekitar sepertiga dari negara-negara tersebut diproyeksikan akan memiliki GDP per kapita yang lebih rendah pada 2022 dibandingkan pada 2019.

Namun, pandemi COVID-19 tidak memberi dampak yang sama terhadap setiap golongan masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa perempuan dan masyarakat berpendidikan rendah adalah golongan yang paling menderita akibat kehilangan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi segmen usaha yang paling merasakan imbas pandemi. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaannya terpaksa menurunkan konsumsi dan menjual hartanya. Selain itu, penutupan perbatasan antarnegara dan disrupsi terhadap rantai pasok global juga telah mengubah kegiatan produksi di tingkat domestik.

Setiap negara di seluruh dunia telah berupaya memitigasi dampak dari krisis ini dengan mengalokasikan belanja negaranya terhadap dana perlindungan sosial, melalui program-program seperti asuransi pengangguran, uang pesangon, maupun bantuan sosial. Banyak negara yang juga telah menerapkan kebijakan aktif terkait pasar tenaga kerja, seperti layanan pencarian kerja dan pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kembali prospek kerja. Kunci dari semua ini adalah mempertahankan sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat. Namun, hal ini telah menjadi tantangan bagi banyak negara, karena tidak cukupnya ruang fiskal untuk membiayai perlindungan sosial di tingkat dan durasi yang diperlukan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi agar pemerintah dapat mengumpulkan dan membelanjakan dananya lebih baik, sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang mumpuni untuk menyediakan bantuan sosial selama masih diperlukan. Satu merasa bahwa sekarang adalah saatnya bagi semua pemerintah di dunia untuk memulai reformasi struktural dengan mengurangi beban regulasi, menghapus larangan terkait persaingan usaha dan investasi, serta memperdalam pasar finansial. Semua reformasi ini semata-mata bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Menurut Satu, Indonesia telah mulai menerapkan cukup banyak program terkait dengan ini.

Peran Bank Dunia dan Kerja Sama Internasional

Pada tahun 1920-an, ketika dunia dilanda wabah flu Spanyol, belum ada sistem multilateral sebagaimana yang kita kenal sekarang. Akibatnya, negara-negara pada masa tersebut menerapkan proteksionisme, yang berperan besar dalam menghambat perekonomian. Pandemi COVID-19 telah membuat Bank Dunia menggelontorkan dana sebesar USD 160 miliar untuk biaya bantuan krisis. Dana ini dikhususkan untuk menghadapi gejolak kesehatan, ekonomi, dan sosial di lebih dari seratus negara berkembang. Baru-baru ini, Bank Dunia juga telah menyediakan USD 12 miliar untuk membantu negara-negara membiayai pembelian dan pengadaan vaksin.

Di tengah segala dana bantuan ini, Bank Dunia juga berupaya melindungi integrasi ekonomi global, yang menjadi kunci dari penurunan kemiskinan global dan peningkatan standar hidup dalam beberapa dekade silam. Meski demikian, ancaman proteksionisme masih membayang-bayangi dunia saat ini. Perang dagang antara negara-negara besar dan tendensi proteksionisme di beberapa negara merupakan ancaman yang dapat membawa kemunduran bagi perekonomian dunia.

Ancaman tersebut menunjukkan perlunya penguatan terhadap intitusi ekonomi global dan regional, untuk menjamin keadilan dalam perdagangan antarnegara dan investasi. Institusi yang kuat ini terutama dibutuhkan dalam konteks pandemi COVID-19, untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi semua orang di seluruh dunia.

Prospek Perdagangan dan Ekspansi Rantai Nilai Global

Di tengah semua hubungan dagang antarnegara dan hambatan dalam rantai nilai global yang kita hadapi saat ini, Satu menganggap bahwa sekaranglah saatnya bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menerapkan kebijakan demi menarik investor global dan menggali keuntungan dari rekonfigurasi rantai nilai global. Hingga saat ini masih belum ada konsensus mengenai bagaimana rantai nilai global akan terlihat setelah pandemi. Meskipun terdapat banyak kecemasan terkait pemotongan rantai pasok dan reshoring, Satu memandang bahwa rasionalitas dari segi ekonomi masih akan berperan besar dalam pembentukan rantai nilai global setelah pandemi.

Saat ini, Indonesia belum terhubung secara kuat ke rantai nilai global. Namun, terdapat kesempatan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasinya. Untuk melakukan hal tersebut, Indonesia perlu menghadapi empat celah struktural yang membatasi potensi Indonesia sebagai basis produksi global. Celah yang pertama adalah celah kompetisi, yaitu tidak menentunya regulasi di bidang perdagangan dan investasi. Celah yang kedua adalah celah sumber daya manusia, yang meliputi tidak tersedianya tenaga kerja ahli dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Celah yang ketiga adalah celah infrastruktur, yang digambarkan oleh kurangnya infrastruktur seperti jaringan listrik dan transportasi. Celah yang keempat adalah celah finansial, yaitu sektor finansial yang kurang berkembang sehingga menghambat aliran modal untuk produksi dan investasi.

Kabar baiknya adalah pemerintah Indonesia telah mulai mengatasi beberapa celah ini, dengan reformasi investasi yang sangat ambisius dan penandatanganan perjanjian-perjanjian dagang. Namun, Satu menilai bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah sebelum Indonesia dapat benar-benar terintegrasi ke dalam rantai pasok global.

Perkembangan dan Inovasi di Bidang Teknologi

Setelah pandemi flu Spanyol, tahun 1920an di Amerika Serikat merupakan periode yang sarat akan lompatan besar di bidang teknologi, dengan produksi barang-barang konsumen secara massal dan lahirnya industri modern yang terotomatisasi. Saat ini, bangkitnya e-commerce dan digitalisasi menjadi harapan bagi perkembangan teknologi. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya infrastruktur digital sekaligus mendorong digitalisasi secara cepat di Indonesia. Tetapi, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih berada di belakang negara-negara lain dari segi adopsi teknologi. Ini mengakibatkan rendahnya inovasi produk dan proses serta berkurangnya kemampuan perusahaan Indonesia untuk berkompetisi di pasar global yang semakin digerakkan oleh teknologi.

Di saat yang sama, pandemi telah menunjukkan tingginya ketimpangan di Indonesia, dan sayangnya teknologi digital justru memperparah ketimpangan ini. Solusi-solusi digital tidak tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa sekitar 60% siswa Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran daring, disebabkan oleh tidak tersedianya akses internet maupun perangkat elektronik. Satu mengatakan bahwa sebuah pertanyaan sedang dihadapi oleh pembuat kebijakan di Indonesia, yaitu: “Bagaimana cara menggunakan momentum digitalisasi untuk mencapai pemulihan ekonomi, namun juga melibatkan lebih banyak masyarakat ke dalam dunia digital?”. Satu berpandangan bahwa mengurangi hambatan untuk investasi asing dapat mempercepat adopsi teknologi baru oleh perusahaan Indonesia.

Sebagai kesimpulan, Satu mengatakan bahwa trade-off ekonomi, sosial, dan kesehatan dari krisis COVID-19 telah menguji lembaga-lembaga politik dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dampak yang dihasilkan oleh pandemi tentunya sangat mendalam, sehingga pemulihan global akan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Meski demikian, penemuan vaksin menjadi secercah harapan di ujung lorong pemulihan yang sarat akan ketidakpastian.

Ditulis oleh: Devan Hadrian (Staff Divisi Seminar dan Forum IEO’21)