Kontraksi Laju Pertumbuhan Belanja Pemerintah

Apa yang menyebabkan pertumbuhan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB terkontraksi? Mengapa kontribusi belanja pemerintah penting terhadap perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19?

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32% pada kuartal II - 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Laporan ini juga memuat fakta menarik yaitu terkontraksinya laju pertumbuhan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB (year on year) yang mencapai -6,90%. Hal ini yang turut menjadi perhatian presiden dalam kurun waktu terakhir, terutama terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran penanganan COVID-19.

Sejumlah kalangan menilai, kontribusi belanja pemerintah memiliki peran guna menggerakan perekonomian dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah Pandemi COVID-19 sekaligus merupakan langkah antisipatif agar Indonesia tidak masuk jurang resesi. Sehingga, sangat diperlukan percepatan penyerapan stimulus belanja pemerintah.


Redenominasi Rupiah: Fokus yang tertunda

Apa perbedaan antara redenominasi dan sanering? Apa saja dampak yang berpotensi timbul apabila rencana redenominasi rupiah terealisasikan?

Di tengah masa Pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mencanangkan wacana untuk melakukan redenominasi rupiah. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang bingung mengenai perbedaan redenominasi dan sanering.

Kebijakan redenominasi maupun sanering sebenarnya sudah pernah terealisasikan di Indonesia. Pengimplementasian kembali kebijakan redenominasi berpotensi menimbulkan sejumlah dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia kedepannya.


Indonesia dalam Bayang-Bayang Resesi: Penetapan Suku Bunga Acuan Terendah dan Bauran Kebijakan Moneter Lainnya

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 berada pada kisaran minus 4% hingga 4,8%. Angka tersebut tidak terpaut jauh dengan prediksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II minus 5,32%. Bayang - bayang jurang resesi turut menghantui perekonomian Indonesia, terutama setelah sejumlah negara seperti singapura, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, hingga Amerika Serikat resmi mengumumkan bahwa negaranya telah masuk ke dalam jurang resesi. Guna mengantisipasi dampak dari resesi ekonomi, Gubernur Bl, Perry Warjiyo, mengungkapkan pemerintah dan BI telah bersinergi mempersiapkan sejumlah formula kebijakan, terutama di sektor moneter dan finansial.

Sejauh ini, BI mencatat bahwa sektor eksternal ekonomi Indonesia mampu resisten di tengah melemahnya perekonomian global. Sepanjang triwulan II-2020, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah dan terjaga serta terjadi peningkatan foreign portfolio investment sebesar 10,2 miliar dolarAS. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 juga meningkat menjadi 131,7 miliar dolar AS dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar secara fundamental tetap terkendali meskipun terdepresiasi ke level 2,28% per 15 Juli 2020 .

Dari sisi domestik, BI memastikan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai tetap terjaga dan mengalami pertumbuhan uang kartal Rp744,9 Triliun atau meningkat sebesar 2,34% (year on year). Selain itu, perkembangan laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Juni 2020 tercatat cukup rendah, pada angka 0,18% (month to month) atau 1,96% (year on year). Walaupun tingkat inflasi rendah dan mendukung stabilitas perekonomian, hal ini turut mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan signifikan. Di sisi lain, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga, meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap SSK akan terus dicermati oleh B!.

Menyikapi kondisi tersebut, melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15-16 Juli 2020, Bl mengumumkan penurunan suku bunga acuan atau Bl 7-Day Reverse Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 4%. Sebelumnya, pada periode Januari - Juni 2020, BI secara bertahap telah menurunkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin (bps) atau 0,75% dari angka 5% hingga 4,25%. Penetapan suku bunga acuan pada Angka 4% ini merupakan rekor suku bunga terendah sepanjang sejarah RI sejak BI menerapkan BI 7-Day Reserve Repo Rate sejak menggantikan Bl rate pada tanggal 19 Agustus 2016 . Kebijakan penurunan suku bunga acuan BI7DRR juga diikuti dengan menurunkan suku bunga fasilitas simpanan (deposito facility) sebesar 25 bps menjadi 3,25% dan menurunkan suku bunga pinjaman (lending facility) 25 bps menjadi 4,75%. Keputusan Bl ini konsisten dengan prediksi inflasi yang tetap rendah, kondisi stabilitas eksternal yang tetap terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.


Indonesia di Tengah Pandemi: Naik Kelas Menjadi Upper Middle Income Country

Di Tengah masa pandemi COVID-19, Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas (upper - middle income country. Klasifikasi ini didasarkan pada perhitungan Penghasilan Nasional Bruto (PNB) sebesar USD4.050 pada tahun 2019 . Adapun klasifikasi negara berdasarkan Penghasilan Nasional Bruto (PNB) yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagai berikut:

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, menilai terdapat dampak positif dari ditetapkannya Indonesia menjadi upper - middle income country. Dampak positif tersebut antara lain:

  • Memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia
  • Meningkatkan investasi
  • Memperbaiki kinerja current account
  • Mendorong daya saing ekonomi
  • Memperkuat dukungan pembiayaan

Sebaliknya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai terdapat beberapa potensi dampak negatif dari kenaikan kelas Indonesia menjadi upper - middle income country, yaitu:

  • Indonesia akan dipandang sebagai negara yang mumpuni secara ekonomi, sehingga tidak layak menerima keringanan fasilitas-fasilitas perdagangan (Generalized System of Preferences).
  • Investor akan melirik negara dengan kelas berpenghasilan menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah, hal ini berkebalikan dengan pendapat dari Kementerian keuangan
  • Indonesia akan makin kesulitan mencari pinjaman dari mitra bilateral maupun lembaga internasional

Stimulus UMKM di Masa Pandemi

Penyebaran virus Corona (COVID-19) secara masif menyebabkan terpuruknya kondisi perekonomian global, termasuk Indonesia. Sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 , sejumlah langkah ditempuh untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penerapan PSBB dilakukan pertama kali di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 dan diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya. Penerapan PSBB yang membuat sejumlah aktivitas perekonomian mengalami kelumpuhan berdampak pada penurunan kinerja perekonomian nasional yang ditandai dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 2.97% di kuartal 1-2020 dimana angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan angka pada kuartal IV -2019$ yaitu 4.97%.

Masifnya penyebaran pandemi COVID-19 juga berdampak kepada dunia usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) R., Teten Masduki, menerangkan pelaku UMKM menjadi salah satu pelaku usaha yang signifikan terdampak akibat Pandemi COVID-19 karena usahanya bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi secara langsung. Sehingga, penerapan PSBB menyebabkan proses produksi, transaksi, dan distribusi barang atau jasa tidak dapat dilaksanakan sehingga Permintaan mengalami penurunan.

Sebanyak kurang-lebih 37.000 pelaku UMKM telah melapor ke Kementerian Koperasi dan UKM karena usahanya terdampak pandemi virus corona. Lebih lanjut, terganggunya kegiatan UMKM mengakibatkan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan kredit mengalami hambatan sehingga Non Performing Loan kredit perbankan berpotensi mengalami peningkatan secara signifikan dan mengganggu kolancaran sistom pembayaran.

Untuk menghidupkan kembali UMKM dan memperbaiki daya beli masyarakat sehingga mengakselerasi perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi COVID-19, Pemerintah, DPR, OJK, dan lembaga keuangan bersinergi memberikan dukungan berupa stimulus UMKM dengan total anggaran Rp 123,46 Triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk restrukturisasi kredit sejumlah Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, serta Rp35,28 triliun untuk fasilitas subsidi bunga. Stimulus tersebut diproyeksikan menjangkau 60,66 juta rekening pelaku UMKM. Stimulus juga diberikan dalam bentuk penjaminan modal kerja dengan total anggaran Rp1 triliun, penanggungan pajak penghasilan (PPh) final UMKM oleh pemerintah senilai Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah senilai Rp1 triliun. Namun hingga 9 Juli 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat penyaluran stimulus masih sangat rendah yakni Rp 8,42 triliun atau setara 6,82 persen dari pagu anggaran.

Rendahnya penyerapan stimulus UMKM salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan dan layanan perbankan (unbankable).

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menuturkan kurang - lebih 20 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum mendapat stimulus yang telah disiapkan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa keringanan bunga dan enundaan kredit dikarenakan tidak memiliki akses
terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan formal lainnya.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan rendahnya penyerapan anggaran stimulus bagi pelaku UMKM disebabkan masih terkendalanya penyelesaian regulasi, persiapan data, serta persiapan Information Technology (IT) yang menunjang operasional.

Sejumlah program tengah disiapkan oleh pemerintah untuk menjangkau UMKM yang unbankable sehingga stimulus dapat tersalurkan agar penyaluran stimulus lebih ekspansif dan dapat terealisasi untuk membantu UMKM terdampak pandemi COVID-19. Sejauh ini, beberapa program yang telah berjalan untuk membantu UMKM yang unbankable antara lain: program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan program pembiayaan ultra mikro (UMi). Mekaar adalah program layanan permodalan berbasis kelompok yang khusus diperuntukkan bagi perempuan sejahtera pelaku usaha ultra mikro sedangkan UMi adalah program lanjutan dari program bantuan sosial (bansos) yang menyasar usaha mikro yang berada pada lapisan terbawah yaitu yang belum dapat fasilitas dari perbankan berupa KUR.

Lebih lanjut, Menkop UKM mengatakan, Pelaku UMKM yang unbankable dapat mengajukan stimulus melalui lembaga Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUKM) ataupun melalui lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM). Meskipun demikian, Menkop UKM tetap mendorong pelaku UMKM untuk membuka rekening di bank agar dapat mengakses modal dengan bunga rendah yang disiapkan pemerintah.

Langkah yang dilakukan oleh BI ini menuai respon yang positif dari beberapa kalangan. Kepala Ekonom PT Bank Sentral Tbk (BCA), David Sumual, berpendapat penurunan suku bunga yang dilakukan BI diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit, meskipun sejauh ini di tengah masa pandemi, permintaan kredit masih lesu. Sejalan dengan David, Ekonom PT. Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menambahkan, kebijakan ini juga perlu didorong oleh belanja pemerintah dan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar permintaan barang dan jasa tetap tumbuh. Lebih lanjut, Chief Economist Bank BNI, Ryan Kiryanto, menilai kebijakan penurunan suku bunga tersebut konsisten dengan kebijakan fiskal yang sama-sama countercyclical sehingga diharapkan turut menstimulasi sektor riil dan perbankan untuk ekspansi guna mempercepat Pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19.

Selain penurunan suku bunga, guna mengantisipasi dampak dari resesi yang menimpa Indonesia, Gubernur Bl, Perry Warjiyo turut memperhatikan sisi likuiditas dan pendanaan. Dari sisi likuiditas, Perry melihat kebijakan Quantitative Easing (QE) bisa menjadi tumpuan. Namun, kebijakan QE ini masih tertahan di perbankan sehingga ia mendesak agar program restrukturisasi perbankan bisa lebih cepat dilaksanakan. Dari sisi pendanaan, BI sudah membantu memikul beban (burden sharing) Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 agar pemerintah bisa lebih fokus dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran. Selain itu, kedepannya percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan akan terus digencarkan oleh BI dalam bentuk program digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transportasi, dan mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan perbankan. Dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter tersebut, Perry berharap kebijakan moneter dapat turut berkontribusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.