Pelebaran Defisit Fiskal Guna Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2019 turut meluluhlantakkan perekonomian. Hingga akhir semester pertama tahun 2020 sejumlah negara mencatat kontraksi perekonomian negaranya, bahkan beberapa sudah masuk ke dalam jurang resesi. Terkontraksinya perekonomian ini turut melanda Indonesia, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomian Indonesia terkontraksi -5,32% (yoy) pada kuartal-II 2020. Angka ini lebih besar dari proyeksi yang diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berkisar di angka -3,5% hingga -5,1%. Bahkan, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998 – 1999.

Sejumlah langkah kebijakan telah disiapkan oleh pemerintah guna mendorong perekonomian Indonesia. Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang kemudian disahkan menjadi Undang – Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam UU tersebut tertuang sejumlah program bantuan dan stimulus lainnya yang dikucurkan pemerintah dengan harapan mampu merangsang dunia usaha serta mendorong konsumsi masyarakat di tengah Pandemi. Di dalam Undang – Undang tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang semula dibatasi pada angka 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperlebar menjadi 5,07%. Relaksasi defisit fiskal yang diberikan selama 3 tahun (2020 – 2022) diharapkan dapat mendorong langkah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19.

Langkah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempuh oleh pemerintah, juga berdampak kepada penyusunan APBN untuk tahun anggaran 2021. Pada bulan Mei 2020, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi menyatakan bahwa pemerintah mematok defisit APBN 2021 pada angka 3,21% – 4,17% terhadap PDB. Target defisit fiskal didapat dari selisih belanja negara ditetapkan di kisaran 13,11% – 15,17% dan pendapatan negara yang berada di kisaran 9,9% – 11%. Sementara itu,
pendapatan negara pada 2021 akan terdiri dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan di kisaran 8,25% – 8,63% terhadap PDB serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kisaran 1,6% – 2,3%, dan hibah 0,05% – 0,07%.

Memasuki akhir bulan Juli, angka defisit pada RAPBN diperkirakan bertambah menjadi 5,2%. Angka tersebut telah disepakati oleh DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menkeu juga menambahkan melebarnya defisit tersebut tidak lepas karena ketidakpastian akibat Pandemi COVID-19 sehingga pelebaran defisit RAPBN ini diharapkan dapat menjadi ‘bantalan’ bagi penanganan dan pemulihan di segala sektor akibat Pandemi COVID-19. Melebarnya defisit fiskal ini membuat pemerintah masih akan memiliki cadangan belanja hingga Rp179 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk tiga hal yaitu: (1) ketahanan pangan; (2) pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur guna menyelamatkan industri, memperlancar investasi, dan menciptakan peluang tercipta lapangan kerja; (3) Information and Communication Technology (ICT) guna menunjang peningkatan konektivitas dan pemerataan teknologi digital di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menambahkan anggaran lebih dari Rp30 triliun untuk sektor pendidikan dan Rp9 triliun untuk sektor kesehatan, terutama diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan dukungan untuk biaya pengembangan serta distribusi vaksin kedepannya.

Angka defisit fiskal ini kian melebar, setelah Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020. Dalam pidato tersebut turut disampaikan nota keuangan Rancangan APBN 2021. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada masa transisi RAPBN 2021, pemerintah menetapkan rencana pendapatan negara Rp1.776,4 triliun dan belanja negara Rp2.747,5 triliun, sehingga defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB.

Pembiayaan utang akan dilakukan secara responsif untuk mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan defisit tersebut akan dilakukan seefisien mungkin dan akan dilakukan secara hati – hati. Pendanaan yang tertuang dalam RAPBN 2021 tersebut akan digunakan untuk beberapa hal dan difokuskan pada 4 hal berikut: (1) pembiayaan pendidikan; (2) pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ultra Mikro (UMi); (3) akselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, dan ketahanan energi; (4) mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.

Menteri Keuangan periode 2013-2015, Chatib Basri, mengutarakan keputusan pemerintah untuk meningkatkan defisit anggaran di tengah kondisi yang dilanda ketidakpastian saat ini sangat wajar dan juga dilakukan oleh berbagai negara. Selain itu, proses pemulihan ekonomi pasti mengeluarkan dana yang banyak di tengah penerimaan yang turun akibat perekonomian yang sedang dilanda badai. Maka, ekspansi fiskal harus dilakukan karena kalau tidak, kebutuhan untuk pembiayaan bisa tersendat. Tetapi, Chatib menyarankan, dalam menyusun anggaran dan dalam membuat keputusan defisit fiskal harus lebih berpedoman pada data (data – dependent). Selama data menunjukkan kalau situasi belum memungkinkan, maka ekspansi fiskal sah untuk dilakukan. Lebih lanjut, jika kondisi perekonomian mulai membaik, ekonomi mulai stabil, dan private investment sudah masuk, baru diperlukan langkah pendisiplinan fiskal.