Stimulus UMKM di Masa Pandemi

Penyebaran virus Corona (COVID-19) secara masif menyebabkan terpuruknya kondisi perekonomian global, termasuk Indonesia. Sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 , sejumlah langkah ditempuh untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penerapan PSBB dilakukan pertama kali di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 dan diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya. Penerapan PSBB yang membuat sejumlah aktivitas perekonomian mengalami kelumpuhan berdampak pada penurunan kinerja perekonomian nasional yang ditandai dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 2.97% di kuartal 1-2020 dimana angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan angka pada kuartal IV -2019$ yaitu 4.97%.

Masifnya penyebaran pandemi COVID-19 juga berdampak kepada dunia usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) R., Teten Masduki, menerangkan pelaku UMKM menjadi salah satu pelaku usaha yang signifikan terdampak akibat Pandemi COVID-19 karena usahanya bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi secara langsung. Sehingga, penerapan PSBB menyebabkan proses produksi, transaksi, dan distribusi barang atau jasa tidak dapat dilaksanakan sehingga Permintaan mengalami penurunan.

Sebanyak kurang-lebih 37.000 pelaku UMKM telah melapor ke Kementerian Koperasi dan UKM karena usahanya terdampak pandemi virus corona. Lebih lanjut, terganggunya kegiatan UMKM mengakibatkan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan kredit mengalami hambatan sehingga Non Performing Loan kredit perbankan berpotensi mengalami peningkatan secara signifikan dan mengganggu kolancaran sistom pembayaran.

Untuk menghidupkan kembali UMKM dan memperbaiki daya beli masyarakat sehingga mengakselerasi perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi COVID-19, Pemerintah, DPR, OJK, dan lembaga keuangan bersinergi memberikan dukungan berupa stimulus UMKM dengan total anggaran Rp 123,46 Triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk restrukturisasi kredit sejumlah Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, serta Rp35,28 triliun untuk fasilitas subsidi bunga. Stimulus tersebut diproyeksikan menjangkau 60,66 juta rekening pelaku UMKM. Stimulus juga diberikan dalam bentuk penjaminan modal kerja dengan total anggaran Rp1 triliun, penanggungan pajak penghasilan (PPh) final UMKM oleh pemerintah senilai Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah senilai Rp1 triliun. Namun hingga 9 Juli 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat penyaluran stimulus masih sangat rendah yakni Rp 8,42 triliun atau setara 6,82 persen dari pagu anggaran.

Rendahnya penyerapan stimulus UMKM salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan dan layanan perbankan (unbankable).

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menuturkan kurang – lebih 20 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum mendapat stimulus yang telah disiapkan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa keringanan bunga dan enundaan kredit dikarenakan tidak memiliki akses
terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan formal lainnya.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan rendahnya penyerapan anggaran stimulus bagi pelaku UMKM disebabkan masih terkendalanya penyelesaian regulasi, persiapan data, serta persiapan Information Technology (IT) yang menunjang operasional.

Sejumlah program tengah disiapkan oleh pemerintah untuk menjangkau UMKM yang unbankable sehingga stimulus dapat tersalurkan agar penyaluran stimulus lebih ekspansif dan dapat terealisasi untuk membantu UMKM terdampak pandemi COVID-19. Sejauh ini, beberapa program yang telah berjalan untuk membantu UMKM yang unbankable antara lain: program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan program pembiayaan ultra mikro (UMi). Mekaar adalah program layanan permodalan berbasis kelompok yang khusus diperuntukkan bagi perempuan sejahtera pelaku usaha ultra mikro sedangkan UMi adalah program lanjutan dari program bantuan sosial (bansos) yang menyasar usaha mikro yang berada pada lapisan terbawah yaitu yang belum dapat fasilitas dari perbankan berupa KUR.

Lebih lanjut, Menkop UKM mengatakan, Pelaku UMKM yang unbankable dapat mengajukan stimulus melalui lembaga Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUKM) ataupun melalui lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM). Meskipun demikian, Menkop UKM tetap mendorong pelaku UMKM untuk membuka rekening di bank agar dapat mengakses modal dengan bunga rendah yang disiapkan pemerintah.

Langkah yang dilakukan oleh BI ini menuai respon yang positif dari beberapa kalangan. Kepala Ekonom PT Bank Sentral Tbk (BCA), David Sumual, berpendapat penurunan suku bunga yang dilakukan BI diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit, meskipun sejauh ini di tengah masa pandemi, permintaan kredit masih lesu. Sejalan dengan David, Ekonom PT. Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menambahkan, kebijakan ini juga perlu didorong oleh belanja pemerintah dan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar permintaan barang dan jasa tetap tumbuh. Lebih lanjut, Chief Economist Bank BNI, Ryan Kiryanto, menilai kebijakan penurunan suku bunga tersebut konsisten dengan kebijakan fiskal yang sama-sama countercyclical sehingga diharapkan turut menstimulasi sektor riil dan perbankan untuk ekspansi guna mempercepat Pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19.

Selain penurunan suku bunga, guna mengantisipasi dampak dari resesi yang menimpa Indonesia, Gubernur Bl, Perry Warjiyo turut memperhatikan sisi likuiditas dan pendanaan. Dari sisi likuiditas, Perry melihat kebijakan Quantitative Easing (QE) bisa menjadi tumpuan. Namun, kebijakan QE ini masih tertahan di perbankan sehingga ia mendesak agar program restrukturisasi perbankan bisa lebih cepat dilaksanakan. Dari sisi pendanaan, BI sudah membantu memikul beban (burden sharing) Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 agar pemerintah bisa lebih fokus dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran. Selain itu, kedepannya percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan akan terus digencarkan oleh BI dalam bentuk program digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transportasi, dan mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan perbankan. Dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter tersebut, Perry berharap kebijakan moneter dapat turut berkontribusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.