Fiskal: Hidayat Amir

“2021 yes. Situasinya masih uncertainty, tetapi kita sudah melihat sinar cerah di ujung tunnel. Kita sudah mengerti bahwa COVID-19 tidak akan bertahan selamanya. Intinya membangun kepercayaan masyarakat kembali dan vaksinasi sudah menjadi faktor positif. APBN dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan yang mendukung pola perubahan.”

COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 hingga saat ini masih ada. Keberadaan COVID-19 ini menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan langkah-langkah kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun pengelolaan perekonomian. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa ada varian dan restriksi baru yang menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dijalankan. 

Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dalam Seminar Indonesia Economic Outlook 2021 (08/02) menyampaikan ada beberapa sisi positif dari COVID-19. Pertama, pembuat kebijakan dan masyarakat secara luas sudah mengenal COVID-19 sehingga cara meresponsnya pun sudah tepat. Misal, ketika pemerintah menghimbau masyarakat untuk memakai masker dan menjaga jarak, mereka sudah mengerti bahwa hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kedua, adanya vaksinasi yang sudah mulai berjalan di Indonesia. Makin cepat vaksinasi, maka akan menjadi antitesa dari penyebaran COVID-19 hingga terbentuknya herd immunity di masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat pulih, maka aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal. Hal ini adalah karakter yang bisa dilihat dari perkembangan perekonomian Indonesia.

Jika melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, kontraksi ekonomi Indonesia sebetulnya relatif moderat. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,1% pada tahun 2020, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang mengalami kontraksi ekonomi terkecil di antara negara G-20 dan ASEAN. Hal ini tak luput dari keputusan pemerintah Indonesia yang sejak tanggal 5 Februari 2020 sudah melakukan pembatasan penerbangan dari China karena pemerintah mengetahui bahwa virus COVID-19 ini akan menular ke berbagai negara. Begitu WHO menyampaikan kondisi ini adalah pandemi, respons pemerintah selalu forward looking. Pemerintah melakukan asesmen dan membuat skenario proyeksi dengan konteks persiapan terhadap berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Hal ini disebabkan adanya uncertainty yang sangat tinggi. Respons kebijakan diberikan oleh pemerintah dengan cepat dan terukur. Pemerintah selalu menyampaikan signaling terhadap bacaan kedepannya dan mengambil keputusan yang tepat, berani, dan extraordinary. Semua ini dilakukan secara koordinatif dengan menyampaikan setiap putusan ke publik, parlemen, dan juga koordinasi yang solid dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Hal ini menjadi bagian yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian, tetapi dapat dilihat pula bahwa sejauh ini Indonesia masih on-track di pengelolaan itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 dapat dikatakan cukup fluktuatif. Diawali dengan Q1 2020 (2,97%, yoy), COVID-19 baru terungkap masuk ke Indonesia pada awal Maret. Setelah itu, terjadi pemburukan di Q2 2020 (5,32%, yoy), di mana semua policy sedang digodok. Kondisi buruk di Q2 2020 ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Bisa dibilang kondisi saat itu “unknown-unknown” karena ketidakpastian dan ketidakpahaman terhadap situasi yang sedang terjadi. Implementasi kebijakan sendiri mulai diterapkan di Q3 2020 (3,49%, yoy). Di kuartal ini, sudah dapat dipahami dan diperkirakan ketidakpastian tersebut sehingga sudah mulai ada antisipasi. Jika dilihat di realisasi APBN, terdapat akselerasi APBN di Q3. APBN normal direvisi dengan melakukan pelebaran defisit, yang awalnya hanya 1,76% PDB menjadi 6,34% PDB, dan realisasinya sebesar  6,09%. PDB. Pelebaran defisit (% PDB) itulah yang digunakan untuk menahan pemburukan. Jika tidak ada pelebaran defisit APBN, potensi pertumbuhan ekonomi yang ditekan oleh pandemi COVID-19 ini akan lebih dalam. Tanpa intervensi APBN dan PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam. Intervensi ini adalah bagian dari kebijakan countercyclical. APBN 2021 sendiri diproyeksikan 5,70%.  Tentunya masih ada risiko ke bawah, tetapi optimisme ke atas juga hadir karena sudah dilakukannya reformasi-reformasi.

Kebijakan pelebaran defisit ini terjadi di semua negara karena kebijakan ini bagian dari stimulus fiskalnya. Konteksnya yaitu menyelamatkan manusia dan ekonomi. Menyelamatkan jiwa dari gangguan kesehatan akibat COVID-19, sekaligus perekonomiannya (livelihood-nya) karena keduanya harus dilakukan. Kondisi di Indonesia dilihat dari sisi utang publiknya relatif baik. Selama ini APBN Indonesia relatif konsolidatif, bahkan beberapa tahun terakhir defisit APBN kurang dari 2%. Primary balance-nya sudah mendekati positif. Hal ini menjadi situasi yang baik ketika dibutuhkan pelebaran defisit. Kondisi ini merupakan cerita keseluruhan dunia, tetapi Indonesia dalam konteks ini relatif moderat.

Hidayat Amir juga menyebutkan bahwa proyeksi lembaga-lembaga sudah mulai konvergen di akhir tahun 2020. Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 2,1% masih berada di dalam rentang estimasi, yaitu 2,2% sampai 1,7%. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya yang tumbuh positif. Hal ini didukung pula oleh adanya fungsi countercyclical dengan catatan bahwa belanja negara tidak hanya menjadi konsumsi pemerintah. Di dalam PDB, belanja negara setidaknya memberikan dukungan kepada tiga aspek, yang utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Belanja negara juga mendukung konsumsi rumah tangga dalam berbagai program Perlinsos. Sepanjang tahun 2020 terdapat sekitar 220 triliun realisasi Perlinsos. Transfer dari pemerintah ke rumah tangga dieskalasi dalam periode Covid untuk membantu masyarakat miskin, rentan, dan yang terdampak karena kehilangan pendapatannya. Bantuan ini diberikan agar konsumsi dasarnya masih bisa dipertahankan. Bagi kelompok kelas menengah, apalagi yang pekerja tetap, sebenarnya tidak terlalu terkena dampak dari sisi pendapatan. Konsumsi mereka mereka berkurang karena memang tidak bisa melakukan konsumsi, apalagi yang berhubungan dengan mobilitas. Hal ini yang menjadi bacaan dalam perekonomian Indonesia. Konsumsi yang belum sepenuhnya pick up bukan karena konsumsi masyarakat miskin dan rentannya berkurang, tetapi konsumsi kelas menengah atas tidak dilakukan karena memang situasinya tidak memungkinkan. Jika vaksinasi sudah masif dilakukan, kepercayaan masyarakat akan kembali dan permintaan agregat akan meningkat.

Konsumsi pemerintah bekerja, begitu pula dalam kategori investasi. Investasi pemerintah (belanja modal) sebenarnya masih naik. Investasi langsung seperti PMA dan PMDN juga meningkat, tetapi konsumsi atau investasi yang lain dengan komponen sangat tinggi seperti di pelaku bisnis masih harus melakukan skema wait and see dalam situasi sekarang ini. Hal ini terjadi bukan karena tidak ada kapasitasnya, tetapi memang situasinya belum memungkinkan. Harapannya, perbaikan akan makin cepat dengan dilakukannya reformasi oleh pemerintah, maka perbaikannya akan semakin cepat. Kategori ekspor dan impor juga masih negatif meski beberapa komponen menjadi komoditas ekspor baru yang tumbuh di Indonesia, contohnya nikel.

Jika dilihat dari segi sektoral, terdapat sektor-sektor yang pertumbuhannya tinggi. Sektor-sektor ini bisa meraih momentum dalam situasi sulit. Sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah jasa kesehatan serta informasi dan komunikasi. Terdapat pula sektor yang mengalami pertumbuhan positif moderat. Sektor resilient ini di antaranya yaitu pertanian, jasa pendidikan, real estat, serta jasa keuangan dan asuransi. Pertumbuhan yang mengalami negatif dalam biasanya berhubungan dengan mobilitas. Jika terjadi restriksi mobilitas pastinya sangat terdampak, seperti sektor akomodasi dan transportasi. Akan tetapi, pola semua sektor sudah kembali setelah melewati turning point. Kondisi ini yang harus dijaga di tahun 2021.

Dengan kondisi pandemi ini, APBN 2020 harus mengalami proses revisi. Revisi tersebut dilakukan untuk merespons dinamika perekonomian yang terjadi. Pemerintah melakukan forward looking, melakukan assessment berdasarkan skenario, dan mempersiapkan APBN. APBN didukung dengan pengeluaran Perppu agar memiliki fleksibilitas untuk merespons cepat. Pada akhirnya, pendapatan negara harus mengalami penurunan karena aktivitas ekonominya terhambat. Di sisi lain, pendapatan negara juga digunakan sebagai instrumen kebijakan, insentif usaha, dalam bentuk berbagai macam relaksasi. Hal ini membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak agar cash flow-nya tetap sehat dengan harapan tidak terjadi PHK atau  kebangkrutan. Jika dilihat dari sisi evaluasi yang ada, realisasi ini masih on-track. Kondisi ini belum sampai pada tahap mendorong pemulihan aktivitas ekonomikarena memang sebagian masih ada yang terbatastetapi dalam konteks berbahan itu sangat efektif. Dari sisi belanja, seperti Perlinsos, menjadi lebih tinggi dengan konsekuensi defisit meningkat. Garis besar kondisi digambarkan seperti itu dan tentunya hal ini harus di-manage sebaik mungkin. Hidayat Amir juga menambahkan bahwa realisasi dari program PEN memang tidak semua mencapai 100%. Anggaran untuk kesehatan akan tetap dilanjut di tahun 2021 karena adanya delay perkiraan pelaksanaan vaksinasi. 

 

Dukungan terhadap Konsumsi Masyarakat

         Ada yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat berkurang. Jika melihat simulasi yang dilakukan terhadap konsumsi rumah tangga nominal tahun 2020 menggunakan Susenas 2019, kelompok 10% termiskin mengalami better-off. Pendapatannya memang berkurang, tetapi mereka mendapatkan bantuan yang sebenarnya lebih tinggi. Desil pertama atau 20% kelompok termiskin hingga beberapa kelas menengah masih mendapatkan bantuan, misal kuota internet untuk sekolah, bantuan upah, dan kartu prakerja. Manfaat terbesar Perlinsos dirasakan oleh bottom 50%. Setelah desil ke-5, besaran manfaat Perlinsos yang dirasakan oleh kelompok menengah dan kaya cenderung turun. Kelompok ini cenderung menahan konsumsi, tetapi sebetulnya pendapatan mereka tidak turun. Data LPS pada bulan Desember mengatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tumbuh positif mencapai 10,9%.

Program yang membantu UMKM sangat banyak dan dapat digunakan ketika sektor formalnya sedang terganggu, Ada proses transisi ke sektor informal yang disertai oleh berbagai bantuan pemerintah. Transisi ini sangat membantu usaha-usaha di UMKM dan sektor informal.

 

Arah Kebijakan Fiskal 2021

Vaksinasi yang sudah dimulai menjadi harapan antitesa dari situasi COVID-19. Kebijakan pemerintah harus mendukung proses pemulihan ini. APBN 2021 sedang dalam proses untuk refocusing dan realokasi kembali. APBN 2021 disusun dengan bacaan di bulan AgustusSeptember 2020. Setelah itu, komunikasi dengan DPR menghasilkan postur yang bacaannya memiliki dinamika. Dinamika ini harus direspons dan diberikan ruang sampai 2023 untuk mengatasi kondisi tersebut. 

Dari berbagai macam proyeksi alokasi, sektor kesehatan mendapatkan bagian yang cukup tinggi karena adanya vaksinasi. Perlindungan sosial dialokasikan untuk proses transisi, termasuk insentif usaha. Hidayat Amir turut berharap jika pemulihan ekonomi ini merupakan bagian dari akselerasi ekonomi. Oleh karena itu, reformasi struktural yang sudah disampaikan sejak awal, physical capital (perbaikan infrastruktur) dan human capital, sebaiknya juga mendapat perbaikan. Dengan dimulainya UU Cipta Kerja dan SWF, keadaan ini (dalam konteks recovery) bisa dikatakan mulai pulih. Bisa digambarkan seperti berjalan dengan kendaraan baru, baik hardware maupun software-nya, dengan harapannya bisa mengakselerasi ke depannya. 

Ditulis oleh: Sofia Chandra (Staff Divisi Seminar dan Forum IEO’21)