Monetary: Aida S. Budiman

“Tentang bauran kebijakan 2021, semuanya (kebijakan utama, kebijakan pendukung) itu kami lakukan untuk mendukung optimisme pemulihan ekonomi.”

Sektor moneter merupakan aspek perekonomian suatu negara yang berperan sangat besar sebagai instrumen kebijakan pemerintah di tengah krisis, seperti saat pandemi COVID-19 saat ini. Sebagai otoritas moneter resmi negara, Bank Indonesia bertanggung jawab atas bauran kebijakan moneter untuk menghadapi kondisi perekonomian yang terus berubah. Pada Indonesia Economic Outlook 2021 National Seminar (08/02), Aida S. Budiman, Ir., M.A., Ph.D. selaku Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia hadir sebagai pembicara di sektor moneter untuk memberikan pandangan Bank Indonesia terkait dengan outlook perekonomian Indonesia di tahun 2021.

Sebagaimana pembicara-pembicara sebelumnya, Aida setuju bahwa Indonesia menutup tahun 2020 dengan pola pemulihan ekonomi serta stabilitas yang terjaga. Baginya, kunci dari keberhasilan pemulihan tersebut adalah sinergi kebijakan antar otoritas secara berkelanjutan. Aida juga mengatakan bahwa tahun 2021 harus dibuka dengan optimisme, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Prospek Perekonomian Indonesia pada 2021

Pandemi COVID-19 telah menjadi triggering factor yang mengubah semua perilaku perekonomian maupun hubungan antar indikator ekonomi. Fokus negara-negara di dunia saat ini adalah menangani COVID-19 baik di skala lokal maupun global dengan program vaksinasi serta stimulus. Hasilnya, perekonomian global sudah berada dalam recovering path, dipimpin oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat namun juga emerging markets seperti Tiongkok dan India. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan berada pada angka sekitar 5%, didukung oleh data berupa peningkatan harga-harga komoditas dan volume perdagangan global.

Indonesia menutup tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 2,07%, dengan perkembangan yang lebih baik terjadi di sektor eksternal. Aida berpandangan bahwa permintaan domestik masih perlu untuk terus dikembangkan karena penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan pemulihan secara konstan.

Untuk mencapai pemulihan ekonomi di tahun 2021, Indonesia telah memiliki modal-modal berupa recovering path serta stabilitas perekonomian. Stabilitas ini ditunjukkan oleh berbagai fakta, seperti surplus neraca pembayaran, menguatnya nilai tukar rupiah, rendahnya inflasi, dan terjaganya stabilitas sistem keuangan (SSK). Namun, masih ada yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi Bank Indonesia, yaitu intermediary function. Tahun lalu, kredit Indonesia ditutup pada angka 2,4%, padahal Bank Indonesia sedang menerapkan kebijakan akomodatif untuk mengalirkan uang ke perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa uang tersebut belum masuk ke sektor riil, sehingga ini menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh Bank Indonesia.

Percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan juga diproyeksikan akan semakin pesat pada tahun 2021. Berbagai instrumen pembayaran saat ini sudah menggunakan infrastruktur yang berbasis digital. Bank Indonesia saat ini sedang gencar mendorong aktivitas retail, yaitu dengan mengenalkan merchant menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS). Ini dilakukan agar inklusivitas dan efisiensi ekonomi semakin meningkat, sekaligus memberikan manfaat bagi UMKM dari ekonomi dan keuangan digital.

Dengan segala pertimbangan di atas, Bank Indonesia lebih optimis dari lembaga-lembaga lain bahwa prospek ekonomi domestik akan semakin membaik pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada range 4,8% s.d. 5,8%. Namun, proyeksi ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan dulu, karena realisasi PDB tahun 2020 silam berada pada lower end dari proyeksi Bank Indonesia. Sehingga, kerja keras masih harus terus dilakukan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi tersebut.

“1+5”: Strategi Bank Indonesia Membangun Optimisme

Aida mengatakan bahwa dengan membuka web diagram mengenai kondisi perekonomian, kita dapat melihat bahwa pola perekonomian Indonesia masih menunjukkan arah yang sesuai harapan. Harga-harga aset mulai membaik dan suku bunga telah mengalami penurunan di tengah kredit yang masih terhambat. Diperlukan sebuah strategi agar stabilitas moneter dan finansial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama otoritas ekonomi lainnya menyusun sebuah strategi yang disebut “1+5”, atau “1 Necessary and 5 Sufficient Conditions”. Necessary condition yang dimaksud adalah prasyarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, yaitu vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Di sisi lain, kelima sufficient condition merupakan respons kebijakan untuk mencapai pertumbuhan tersebut, yaitu: pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan (khususnya bagi UMKM).

Aida mengatakan bahwa arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2021 adalah memperkuat optimisme terhadap pemulihan ekonomi. Bauran ini mencakup semua kebijakan Bank Indonesia, mulai dari sektor moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, hingga kebijakan pendukung, yang semuanya bersifat akomodatif. Dari segi moneter, suku bunga dan likuiditas akan dipertahankan dalam kondisi longgar hingga adanya tanda-tanda tekanan inflasi. Kelonggaran kredit ini dicapai dengan kebijakan-kebijakan seperti penurunan giro wajib minimum (GWM) sebanyak 300 basis poin (bps). Hingga Januari 2021, Bank Indonesia masih terus melancarkan operasi moneter untuk memastikan likuiditas yang cukup bagi perbankan di Indonesia.

Selain itu, sebagai bentuk sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat pada tahun 2020, pembelian SBN oleh Bank Indonesia mencapai angka Rp166,2 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga menjadi standby buyer dalam lelang surat berharga pemerintah, serta melakukan pembelian terhadap obligasi pemerintah untuk keperluan public goods dan menyediakan skema burden sharing untuk obligasi non-public goods. Semua kebijakan ini terlaksana 100% pada tahun 2020, dan masih akan diteruskan pada tahun 2021.

Dari segi makroprudensial, kebijakan yang akan diterapkan masih bersifat akomodatif, dengan menjaga berbagai rasio kredit untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, Bank Indonesia juga sedang melakukan analisis terhadap cara meningkatkan pembiayaan inklusif dengan UMKM. Kebijakan ini bernama Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), dan diekspektasikan dapat mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2021.

Suatu inisiatif penting lainnya yang dilakukan Bank Indonesia adalah perencanaan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas secara bertahap. Kebijakan ini dirumuskan secara spesifik karena pandemi COVID-19 menghambat seluruh sektor perekonomian. Bank Indonesia mencoba meneliti tentang sektor mana yang harus di-jumpstart terlebih dahulu untuk mencapai pemulihan ekonomi. Dari sini, diperoleh 21 sektor prioritas yang kemudian dibahas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sehingga dapat menghasilkan paket kebijakan untuk pembukaan sektor-sektor prioritas secara nasional. Beberapa sektor yang diutamakan adalah yang berhubungan erat dengan kredit, agar dapat dikembangkan dengan perbaikan dan pelonggaran kredit seperti yang telah disebutkan. 

Dari segi ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia sudah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) hingga tahun 2025, sebagai panduan untuk terus melakukan percepatan digitalisasi ekonomi khususnya bagi UMKM. Dengan berfokus pada sektor retail, Bank Indonesia berupaya menghubungkan pedagang-pedagang kecil dengan platform formal agar mereka tidak tertinggal dari segi kemajuan teknologi. Bank Indonesia juga berencana meningkatkan jumlah pengguna QRIS menjadi 12 juta merchant pada tahun 2021, dari yang sebelumnya hampir berada pada angka 6 juta merchant.

Bauran kebijakan ini kembali ditetapkan secara konsisten dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 2021 Januari 2021. Selain itu, berkaitan dengan sektor prioritas, pada awal Februari 2021 juga sudah ditetapkan sinergi bauran kebijakan antara lembaga-lembaga ekonomi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Paket kebijakan terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Aida berharap bahwa dengan sinergi seluruh lembaga ini, perbaikan yang sudah terjadi pada tahun 2020 dapat menjadi dua hingga tiga kali lipat untuk tahun 2021 ini, sehingga dapat menghasilkan jumpstart bagi pemulihan ekonomi.

Ditulis oleh: Devan Hadrian (Staff Divisi Seminar dan Forum IEO’21)